Tidak Masuk 10 Besar Bandara Prioritas, Bandara Surabaya II Mbay Terganjal Masalah Teknis

Ekopol6 Dilihat

Ketua DPRD Nagekeo, Marselinus Ajo Bupu.

MBAY (GRAHA BUDAYA)— Tidak masuk dalam 10 besar bandara prioritas yang dibangun tahun 2022-2024, Bandara Surabaya II Mbay di Kabupaten Nagekeo, terganjal masalah teknis.

Ketua DPRD Nagekeo, Marselinus Ajo Bupu mengatakan alasan bandara Surabaya II tidak menjadi prioritas pembangunan karena belum memiliki petunjuk lokasi.

“Alasan bandara Surabaya II tidak menjadi prioritas pembangunan tahun ini, karena bandara II hingga saat ini belum memiliki petunjuk lokasi,” katanya.

Baca Juga: Digugat Cerai Marianus Sae, Maria Moi Tepis Tuduhan Selingkuh

Meskipun tidak menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2022-2024, bandara Surabaya II Mbay masuk dalam 50 peta rencana pembangunan bandara di seluruh Indonesia.

Hal ini berdasarkan hasil rapat di Direktorat Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI pada 26 Januari 2022 mengenai studi lokasi Bandara Udara Surabaya II Mbay.

Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Nagekeo ini, wacana pembangunan Surabaya II Mbay sudah direncanakan mulai pembentukan Kabupaten Nagekeo pada tahun 2007.

Baca Juga: Mantan Bupati Ngada Marianus Sae Gugat Cerai Istrinya, Ini Alasannya

Pada tahun 2011 penetapan lokasi bandara Surabaya II sudah mengantongi SK dengan nomor KP 627 tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Bandara Udara baru di Nagekeo tepatnya 8 Agustus 2011.

Dalam perjalanannya, mengalami masalah karena lokasi yang ditetapkan berada di atas tanah milik TNI Angkatan Darat.

Melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemda Nagekeo, sehingga pada tahun 2019 Pemerintah Daerah dapat mensertifikasi lahan tersebut dengan luas sebesar 19,79 hektare sebagai lokasi baru pembangunan bandara.

Tidak berhenti disitu, pada 27 Agustus 2022, Pemkab Nagekeo menyurati Menteri Perhubungan melalui surat Nomor 553/PBJ/154/08/2020, perihal meminta penetapan lokasi Bandara di Mbay. Menanggapi permintaan tersebut, Pemda Nagekeo diminta untuk melakukan kajian teknis.

Menurut Seli, kajian teknis berupa apa yang perlu dipersiapkan.

Baca Juga: Randy Disebut Bukan Saksi dan Pembunuh Astri dan Lael

“Konsultasi tentang kebutuhan kajian teknis dimaksud, apa yang perlu disusun, serta pengadministrasian anggaran dalam APBD 2021 yang benar, mengingat dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Program bandara bukan menjadi kewenangan daerah dan tidak terdapat pada program nomenklatur Dinas Perhubungan di Kabupaten,” paparnya.

Untuk diketahui, berdasarkan Arahan Direktorat Bandara Udara, pada penetapan APBD tahun 2021 lalu, DPRD bersama pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar pada Bidang Litbang Nagekeo untuk mendanai kajian teknis Revisi Studi Kelayakan dan Rencana Induk (Masterplan) yang syarat utama Penetapan Lokasi baru , berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.