Di TTS, Jokowi Sebut Masalah Gizi Anak Harus Dipersiapkan Sebelum Menikah

Ekopol, Humaniora12 Dilihat
Presiden Jokowi kunker ke Soe, TTS.

GRAHA BUDAYA Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara  Timur pada Kamis (24/3).

Dalam kunjungannya ke Soe, ibukota Kabupaten TTS, Jokowi menemui warga setempat di pasar dan di rumah-rumah mereka. Di sana, dia berbicara mengenai isu perbaikan gizi anak atau stunting.

Menurut dia, persoalan gizi anak harus benar-benar menjadi perhatian keluarga, terutama calon pengantin sebelum menikah.

Baca juga: Tragis, Pengacara Muda di Nagekeo Dibunuh Kakak Sepupu yang Lalu Bunuh Diri

Para calon pengantin harus dipersiapkan agarm ereka paham mengenai gizi anak sehingga tidak keliru dalam memberikan asupan gizi kepada anak.

“Saya lihat tadi di lapangan memang stunting ini tidak hanya urusan gizi anak tetapi dimulai dari calon pengantin memang harus disiapkan, agar mereka tahu apa yang harus disiapkan sebelum nanti menikah dan sebelum nanti hamil, sudah ngerti betul apa yang harus dilakukan karena belum tentu semua pengantin itu tahu,” katanya dalam keterangan pers, Kamis (24/3).

Jokowi menegaskan bahwa intervensi pemerintah juga penting dalam program perbaikan stunting di NTT.

Baca juga: Berkas Lengkap, PH Korban Minta JPU Tidak Ragu Susun Surat Dakwa Randy

Salah satunya yang harus diperhatikan adalah rumah layak huni. Karena di lapangan masalah stunting bermula di rumah.

Secara nasional, pemerintah menargetkan stunting bisa turun hingga 14% pada 2024.

“Kita tidak hanya mengintervensi urusan pemberian makanan tambahan kemudian gizi anak, tetapi juga melihat, saya hari ini juga melihat langsung di lapangan. Rumah-rumah yang kita tahu, rata-rata memang yang stunting itu tinggal di rumah yang tidak layak huni, dan ini yang juga akan kita intervensi,” ungkap mantan Walikota Solo.

Selain itu, Jokowi menandaskan pentingnya ketersediaan sumber daya air sehingga masyarakat, terutama anak-anak memperoleh akses yang layak.

Karena itu, dia mendorong pemerintah setempat sungguh-sungguh memperhatikan kondisi ketersediaan air di masyarakat.

“Di NTT ini urusan air bukan perkara yang mudah, itu juga dikerjakan terpadu semuanya, itu yang akan menyebabkan target yang ingin kita raih 14 persen itu tercapai.

 Tanpa kerja terpadu dari pemerintah kabupaten, kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan seluruh masyarakat, saya kira sangat sulit mencapai target yang telah kita tentukan,” ungkpanya.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.