Deddy Manafe: Jika Ira Jadi Korban KDRT, Randy Bisa Dijerat Pasal 339 KUHP

Humaniora5 Dilihat
Pakar hukum pidana Deddy Manafe.

GRAHA BUDAYA –Pakar hukum pidana Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Deddy Manafe mengatakan bahwa terdakwa Randy Suhardy Badjideh alias RB bisa dijerat juga Pasal 339 KUHP jika istrinya Irawaty Astana Dewi Ua alias Ira Ua menjadi korban KDRT dalam kasus pembunuhan Astri Manafe dan Lael Maccabbee.

Hal itu disampaikan Deddy Manafe dalam menanggapi klaim penasihat hukum tersangka Ira Ua yang menyebut bahwa klien mereka menjadi korban bukan pelaku ketika mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Kupang pada pekan lalu.

Pasal 339 KUHP berbunyi: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Baca juga: Ira Jadi Tersangka, Jack Manafe: Dari Awal Kami Duga Tersangka Lebih dari 1 Orang

Menurut Deddy, sesuai Pasal 339 KUHP tersebut, bisa juga dilakukan tindak pidana lain sebagai causa (penyebab) atau menjadi rangkaian dari tindak pidana yang menjadi tindak pidana primer (ancaman pidana terberat). Ini dikenal dengan ajaran concursus realis (melakukan beberapa tindak pidana yang melanggar beberapa ketentuan pidana), namun dipandang sebagai 1 rangkaian tindak pidana.

Dalam hal ini, sebelum merencanakan pembunuhan terhadap Astri lalu Lael, RB telah melakukan KDRT terhadap isterinya. Lantas, rumah tangga mereka tidak aman dan sering terjadi pertengkaran.

Selanjutnya, apabila Ira Ua mengalami kekerasan fisik dan/atau minimal kekerasan psikis yang terus-menerus, apalagi disertai ancaman kekerasan dari RB, maka secara toretis dalam Viktimologi, Ira bisa dikategorikan sebagai silent victim (korban yang diam) sekaligus pada moment tertentu sebagai histria victim (korban yang histeris).

Baca juga: Beredar Rekaman Video yang Menyebut Ira Pukul Lael Pakai Balok di Pelukan Astri

Disebut sebagai korban yang diam, karena korban tidak mampu minimal mencari bantuan dari pihak lain ketika dirinya mengalami kekerasan dari sang suami. 

Kondisi ini menjadi tekanan psikis yang pada moment tertentu akan meledak menjadi histeris. Kondisi ini, di dalam Kriminologi, disebut dendam kesumat.

Dalam kondisi tersebut, Ira bisa saja menghasut RB untuk membunuh Astri dan Lael sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-2e.

“Karena IU tidak bisa melawan suaminya, maka dendam kesumat itu bisa saja dilampiaskan kepada Lael sebagai pihak terlemah atau Astri yang kebetulan membuat jengkel sang suami,” terang Deddy Manafe dalam tulisannya “BENAR-kah Tersangka IU Adalah Korban?” yang diunggah di media sosial pada Rabu (4/5).

Baca juga: Beredar Rekaman Suara SM, Sebut Pelaku Pembunuhan Lebih dari 2 Orang

Minimal 2 Alat Bukti

Deddy menjelaskan bahwa dalam skenario teoretik demikian, harus didukung dengan minimal 2 alat bukti yang cukup, yaitu keterangan korban dan 1 alat bukti yang lain.

Selain itu, harus disertai dengan tindak pidana lain. Sejauh ini, aspek ini belum ditemukan oleh penyidik.

Kemudian harus diikuti dengan tindak pidana lain. Dalam konteks ini, RB telah melakukan tindak pidana saksi bohong vide Pasal 242 KUHP. Akibat dari kebohongan tersebut, kemudian menempatkan Ira sebagai tersangka dengan peran penghasut.

Namun apabila benar terbukti bahwa Ira merupakan korban KDRT, maka ini akan merevisi konstruksi hukum dari perkara pembunuhan berencana yang dilakukan RB terhadap Astri dan Lael. Dalam hal ini, RB harus juga dikenakan Pasal 339 KUHP.

Deddy menilai bahwa yang menjadi kesalahan Ira adalah ketika menjadi korban KDRT oleh suaminya, dia tidak melaporkan kejadian itu kepada polisi.

Dia baru melihat dirinya sebagai korban ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Deddy, memang UUPKDRT tidak mengatur kapan korban KDRT harus melapor kepada pihak berwajib mengenai kesengsaraan yang dialaminya. 

Oleh karena bisa saja korban dalam situasi dan kondisi diancam dengan kekerasan oleh pelaku. Dalam hal ini, Ira mengalami ancaman kekerasan dari RB.

Minimal, ancaman untuk diceraikan, jika melaporkan KDRT yang dialaminya.

Pasal 1 angka 1 UUPKDRT menyatakan bahwa, “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Dalam konteks ini, ketika Ira menyatakan diri sebagai korban, maka yang dimaksud ialah korban kekerasan dalam rumah tangga. 

Dalam konteks ini, Ira haruslah berada dalam situasi dan kondisi kesengsaraan secara:

a. fisik,

b. seksual,

c. psikologis dan/atau

d. penalantaran rumah tangga termasuk

e. ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dalam relasinya sebagai isteri dan suami.

Kemudian Pasal 1 angka 3 UUPKDRT berbunyi, “KORBAN adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”

Selanjutnya, Pasal 5 UU PKDRT menegaskan, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

a. kekerasan fisik;

b. kekerasan phikis;

c. kekerasan seksual; atau

d. penelantaran rumah tangga.

Kemudian pada Pasal 6 UUPKDRT menyatakan akibat dari kekerasan fisik adalah rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Untuk bentuk kekerasan fisik, minimal harus didukung dengan 2 alat bukti, yaitu:

1. keterangan korban; dan

2. keterangan saksi dan/atau surat berupa visum et repertum.

Pada Pasal 7 UUPKDRT menyatakan akibat dari kekerasan psikis yaitu ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada korban Ira Ua.

Untuk bentuk kekerasan psikis, mininal harus didukung dengan 2 alat bukti, yaitu:

1. keterangan korban; dan

2. keterangan saksi dan/atau surat berupa visum et psikiatrikum.

Sementara untuk kekerasan seksual dalam relasi isteri dan suami, belum diatur di dalam UUPKDRT. Sedangkan Pasal 9 UUPKDRT mengidentifikasi lebih jauh bentuk penelantaran rumah tangga, yaitu:

1. melalaikan kewajiban alimentasi. Artinya, RB  tidak memberikan nafkah atau membiayai kehidupan Ira. Ini tentunya harus dibuktikan dengan riwayat pengelolaan keuangan rumah tangga keduanya.

2. membatasi atau melarang Tersangka untuk bekerja di luar rumah.

Jika kenyataan berupa fakta dan buktinya mendukung, maka langkah hukum PH Ira sebaiknya melaporkan RB sebagai pelaku KDRT terhadap isterinya tersebut.

“Oleh karena status hukum sebagai tersangka TIDAK MENGHAPUS hak hukum Tersangka IU untuk mendapatkan perlindungan dan penegakkan hukum bagi dirinya ketika jadi korban,” jelas Deddy.

Ira Segera Laporkan RB

Deddy memandang bahwa Ira Ua bisa segera melaporkan Randy sebagai pelaku KDRT. Bahwa dengan kekerasan tersebut, dia telah merasa tersakiti atau terluka.

Dengan kata lain, kehadiran Astri kemudian Lael dalam kehidupan rumah tangga Ira dan RB menjadi causa (penyebab) RB melakukan KDRT  terhadap istri sahnya. Namun bentuk kekerasan yang dialami harus dibuktikan.

Deddy juga menyarankan agar Ira memberikan kesaksian yang benar terkait situasi dan kondisi rumah tangganya. 

Selain itu, dia harus memberikan kesaksian yang benar terkait waktu kejadian yang menyebabkan terbunuhnya Astri dan Lael.

“Jika ini bisa dilakukan, maka KEBENARAN dari peristiwa terbunuhnya Astri dan Lael mudah-mudahan bisa diungkap. Termasuk, hak-hak hukum dari IU sebagai seorang ISTERI bisa dilindungi dan ditegakkan secara hukum,” pungkas Deddy.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.